FAKTA JURNALIS.COM-Pemprov Lampung akhirnya buka suara terkait keluarnya Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
Di mana dalam surat tersebut dituliskan berdasarkan Undang-undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pasal 6 yang berbunyi pegawai ASN ialah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan pasal 8 yang berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.
Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang manajemen PPPK pada pasal 2 ayat (1) jabatan ASN dapat diisi oleh PPPK meliputi JF dan JPT. Adapun JPT diisi dari PPPK sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ialah JPT utama tertentu dan JPT Madya tertentu.
Sedangkan JF yang diisi PPPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38/2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK dan Keputusan Menteri PANRB nomor 76/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PANRB nomor 1197/2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Kemudian Pasal 96 ayat (1) berbunyi PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dilarang mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN.
Pada ayat (2), begitu juga pejabat lainnya untuk melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non PPPK. Maka dalam ayat (3) disebutkan jika PPK dan pejabat lain mengangkat pegawai non-PNS dan non-PPPK maka akan dikenakan sanski sesuai perundangan.
Pada pasal 99 ayat (1) disebutkan pada peraturan pemerintah berlaku, maka pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi baru berdasarkan peraturan presiden nomor 10/2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sebelum diundangkannya peraturan pemerintah ini, maka tetap masih melaksanakan tugas paling lambat lima tahun.
Pada pasal 99 pada ayat (2), pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama lima tahun dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan.
Selanjutnya PP nomor 49/2018 tentang manajemen PPPk di undangkan pada 28 November 2018, maka dengan demikian pemberlakuan bagi lima tahun dalam pasal 99 ayat (1) jatuh pada 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari PNS dan PPPK.
Maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Tjahjo meminta agar para Pejabat Pembuat Komitmen untuk Melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK; Menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.
Kemudian, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga dan status outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan; menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023.
Dan terakhir, bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun pengawas eksternal pemerintah.
Mengenai hal itu, Pemprov Lampung belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Sebab, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Yurnalis mengatakan belum ada pembahasan yang dilakukan Pemprov.
"Sampai saat ini belum ada arahan Sekda (Sekretaris daerah, red), pembahasan akan dilakukan segera," ungkap Yurnalis, Minggu (5/6).
Yurnalis mengatakan, terkait hal itu, Pemprov Lampung akan melakukan pembahasan dengan matang.
"Yang jelas ini perlu dilakukan pembahasan matang, karena terkait langkah dan kebijakan yang akan diambil nantinya," tambahnya.
Di Pemprov Lampung sendiri, saat ini ada 3.576 tenaga honorer yang memiliki tugas tertentu.
Pada Januari 2022 lalu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Fahrizal Darminto mengatakan, saat ini Pemprov masih membutuhkan
honorer.
Karena menurutnya ada pekerjaan yang masih harus dikerjakan honorer.
"Memang penghapusan tenaga honorer menjadi sesuatu yang kita tunggu oleh karena di dalam Undang-undang ASN yang ada ialah PNS dan PPPK yang lain tidak ada. Namun, di pemerintahan ada empat golongan ASN, di mana yang paling rendah golongan I itu juru, golongan II itu pengatur, golongan III penata dan IV pembina. Pemprov Lampung masih kekurangan untuk golongan I," ungkap Fahrizal, yang ditemui di Kantornya, Selasa (18/1).
Di mana, golongan I ini yang bekerja sebagai juru mobil, juru tulis, juru ketik, juru bersih-bersih, juru keamanan.
Di Pemprov Lampung saat ini untuk golongan I hanya tersisa tidak sampai 20 orang, karena sisanya sudah memasuki masa purna bakti.
Belum lagi pengangkatan pegawai baru tidak ada lagi pengangkatan golongan I yang diangkat adalah sarjana dan diploma jadi paling rendah IIB.
"Sehingga sekarang menurut Anjab dan ABK (analisa jabatan dan analisa beban jabatan) banyak pekerjaan di satker yang kekurangan tenaga tidak ada lagi PNS yang menjadi sopir sedangkan itu perlu. Oleh karena itu, kita merasa masih membutuhkan (honorer) untuk tahun ini, bukan berarti tidak mengindahkan regulasi tetapi masih membutuhkan," katanya.
Namun, kata Fahrizal, Pemprov Lampung tidak akan melakukan penambahan jumlah honorer. Hanya yang ada saja masih di berdaya kan. "Kita tahun ini masih membutuhkan honorer, paling tidak jumlahnya tidak bertambah kita upayakan berkurang," katanya.
Sementara soal pengalihan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemprov masih menunggu arahan jelas soal penerimaan tersebut.
"Kalau PPPK kan yang menentukan formasi adalah pemerintah pusat. Jadi lalau pusat menyediakan formasi PPPK nya maka akan langsung kita ambil. Tapi sampai sekarang belum ada kabar," tandasnya.(Tim/Red)
