Adapun ditahun 2021 ini pun Kekerasan terhadap Perempuan & Anak menurut Laporan Dinas PPPA Lampung Timur melalui LPAI Lampung Timur mencapai 22 Kasus, dan yang sedang ditangani oleh Polres Lampung Timur melalui Kanit PPA mengatakan ada 14 Kasus ditahun 2021 ini.
Akar permasalahan dari kasus-kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak bersifat multidimensi dan multikompleks, yakni berakar dari permasalahan ekonomi, sosial-budaya, kesehatan jiwa, pengasuhan dalam keluarga, pendidikan, penegakan hukum, komitmen politik, hilangnya nilai-nilai karakter bangsa, kurangnya lingkungan yang kondusif penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga, sampai dengan masalah kurangnya pendidikan di rumah dan sekolah dan ditambah lagi dengan semakin terbukanya informasi dan komunikasi untuk mengakses berbagai situs termasuk situs pornografi oleh anak-anak dan juga oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Masalah yang sangat mendasar adalah relasi gender dan relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki dan antara orang tua atau orang dewasa dengan anak-anak. Permasalahan tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Propinsi Lampung No 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, yang diadakan oleh DPRD Propinsi Lampung yang menggandeng Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang dalam Hal ini diwakili oleh Kak Arip Setiawan didampingi oleh Kak Ariel Muhadat dan Kak Wahib Hasim dari Satgas Perlindungan Anak Kecamatan Bandar Sribawono Lampung Timur.
Hadir mewakili DPRD Propinsi Lampung, Kak Garinca Reja Pahlevi dari Fraksi Partai Nasdem, dalam kesempatan Sosialisasi ini mengatakan mengingat kompleksnya akar permasalahan dari kekerasan dan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak, tidak mungkin masalah ini hanya ditangani oleh pemerintah. Pemerintah perlu melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media secara sistemik, komprehensif, dan sinergis. Pemerintah dan seluruh stakeholder perlu melakukan : (1) Promosi, yakni melakukan langkah konkrit untuk memberdayakan keluarga, masyarakat, perempuan dan anak untuk mengetahui isu-isu terkait kekerasan dan kejahatan seksual, apa dampaknya dan bagaimana agar mereka bisa menghadapi hal ini; (2) Preventive atau pencegahan, yakni melakukan langkah kongkrit agar perempuan dan anak khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya, dapat mencegah terjadinya kejahatan ini; (3) Protektif atau melindungi, yakni melakukan upaya konkrit dalam melindungi korban; dan (4) Kuratif, yakni organisasi perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam membantu merawat dan mengobati mereka yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan seksual bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait, dunia usaha, jejaring Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan ormas ataupun Lembaga Pemerhati perempuan & Anak seperti hal LPAI Lampung Timur yang digandeng oleh DPRD Propinsi ini, adapun untuk Peran media adalah untuk mengawal agar kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa diselesaikan dengan adil. “Keempat langkah tersebut juga harus dilengkapi dengan 2 “P”, yakni Policy atau kebijakan dan Punishment atau penegakan hukum,” tutur Kak Garinca.
Sementara Itu Kak Arip dari LPAI Lampung Timur menyampaikan, sangat mengapresiasi Sosialisasi Perda Propinsi Lampung No 2 tahun 2021 yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Lampung, artinya Pemerintah Propinsi Lampung sangat Peduli dalam Hal Perlindungan Perempuan & Anak ini, menurut Kak Arip Kegiatan ini dimaksudkan nantinya dapat meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan penghapusan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap adanya kekerasan di wilayah sekitarnya.
Adapun tujuan diadakannya kegiatan sosialisasi ini, LPAI Lampung Timur mengharapkan, peserta dapat meningkatkan kepedulian apabila ada tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dimanapun berada,serta dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan yang menimpa Perempuan dan Anak, sehingga dapat segera ditangani.
Lebih Lanjut Kak Arip yang didampingi Oleh Kak Ariel & Kak Wahib menjelaskan bahwa penyelenggaraan sosialisasi ini juga dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami secara komprehensif bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap Perempuan dan anak.
"Khususnya kekerasan di media daring agar masyarakat mampu mengembangkan upaya pencegahannya,
Apalagi perkembangan teknologi membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia.
"Teknologi seperti dua mata pisau, disamping memiliki manfaat yang besar mempermudah kehidupan manusia, juga memiliki dampak dan resiko yang cukup besar. Anak-anak disini menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi melalui media daring," katanya.
"Ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena perbuatan ini melanggar hak-hak anak dan berdampak buruk bagi perkembangan anak," ujar Arip.
Berdasarkan hal tersebut, Kak Garinca menambahkan melalui sosialisasi pada hari Senin 24 Mei 2021 Pukul 10.00 Wib, yang diikuti 100 orang peserta ini dan dihadiri oleh Kades Bandar Agung, Satgas Perlindungan Anak Kecamatan dan Desa Simpang Sribawono Forum Anak Kecamatan Simpang Sribawono, serta Peserta masyarakat & Perangkat Desa dari Desa Bandar Agung dan sekitarnya, dengan Narasumber dari Polsek Simpang Sribawono serta dari LPAI Lampung Timur, tentunya dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan anak.
Selain itu juga dapat memberikan pemahaman tentang upaya yang dilakukan pemerintah Daerah Propinsi Lampung untuk menekan kemungkinan Perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi di media daring.
"Sehingga melalui sosialisasi Perda No 2 tahun 2021 tentang Pengapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak ini, masyarakat lebih mengerti serta dapat berpartisipasi untuk mencegah dan menekan kasus kekerasan dan eksploitasi anak melalui media daring," imbuh Kak Garinca.
Dikesempatan ini juga LPAI Lampung Timur juga meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur turut mensosialisasi Perda semacam ini yang perlu diselenggarakan sebagai salah satu proses pencegahan dan mengurangi risiko-risiko kasus kekerasan dan eksploitasi pada anak.
Berdasarkan data dari Kabupaten kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Musim Pandemi Covid 19 ini terus meningkat.
" kebanyakan Awal dari Kasus kekerasan dan eksploitasi pada perempuan dan anak saat ini muncul dari media daring khususnya media sosial. Perlu kolaborasi tidak hanya dari pemerintah saja, namun juga seluruh pihak dan masyarakat untuk mencegah kasus kekerasan dan eksploitasi melalui media daring," Katanya.(Tim)
